KEPALA MTsN 11 HSS IKUTI PELUNCURAN INDEKS INTEGRITAS PENDIDIKAN TAHUN 2024 DAN PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Hulu Sungai Selatan (MTsN 11 HSS) - Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 11 Hulu Sungai Selatan (HSS) Khairani, S.Ag ikuti acara Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2024 dan Penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi, Kamis (24/04/25) secara virtual.

Acara ini diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam rangka diseminasi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 dan diikuti lintas sektor termasuk pimpinan satuan pendidikan.

Ditemui usai acara, Kepala MTsN 11 HSS, Khairani menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di sekolah. Hal ini menurutnya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk karakter dan perilaku yang berintegritas.

"Pendidikan antikorupsi penting sebagai salah satu upaya kita untuk membentuk karakter dan integritas generasi muda sejak dini," ujarnya.

Lebih lanjut Khairani menjelaskan MTsN 11 HSS sebagai sekolah dengan pendidikan agama Islam yang kuat menjadi garda depan dalam melawan korupsi, karena pendidikan agama Islam menekankan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan integritas.

Sebelumnya dalam paparan materi dari Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menjelaskan SPI Pendidikan merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh KPK untuk mengukur efektivitas upaya pendidikan antikorupsi.

“Melalui pemetaan kondisi integritas pendidikan di Indonesia berdasarkan 3 dimensi, yaitu karakter peserta didik, ekosistem pendidikan dan tata kelola, yang kemudian hasil pengukuran diharapkan memberikan masukan penting untuk evaluasi dan penyusunan program pendidikan anti korupsi yang lebih tetap sasaran,” jelasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Ketua Komisi X DPR.

Penulis / Fotografer : Bahrani